Nasib Ponsel BM Sebelum dan Sesudah Aturan IMEI Diberlakukan

Bagaimana nasib ponsel BM sebelum dan sesudah aturan IMEI diberlakukan 18 April 2020? Pemerintah bersama operator seluler tengah menguji coba pemblokiran ponsel ilegal alias black market (BM).

Aturan validasi IMEI tidak mengacu untuk ponsel BM sebelum regulasi, melainkan berlaku mulai ditetapkan pada 18 April. Jadi ponsel BM yang sekarang sampai April tak ada masalah. Jadi masyarakat yang telah membeli ponsel BM dan diaktifkan sebelum 17 April tidak akan terkena aturan IMEI. Barulah ponsel-ponsel BM yang dibeli dan diaktifkan sejak 18 April yang akan diblokir.

Masyarakat pun masih diperbolehkan membeli ponsel di luar negeri setelah aturan IMEI berlaku. Namun mereka harus membayar pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dan pajak penghasilan (PPh) sebesar 7,5 persen agar dapat digunakan di Indonesia.

Bicara soal mekanisme pemblokiran, pemerintah mempertimbangkan dua opsi yang dipakai untuk memblokiran ponsel black market (BM), yakni whitelist dan blacklist. Misalnya beli HP-nya kemudian IMEI-nya tidak legal. Kalau mekanisme whitelist itu dia tidak dapat sinyal, nama istilahnya normally closed.

Kalau blacklist, ketika aturan ditetapkan setelah April, dia beli, diberi hidup dulu (ponselnya). Setelah beberapa saat atau beberapa hari dia dapat notifikasi semisal "HP Anda ilegal".

Sampai saat ini hingga beberapa pekan ke depan, mekanisme tersebut terus digodok pemerintah bersama dengan operator seluler. Dua model atau pendekatan, blacklist atau whitelist, dua-duanya itu proof of concept.

Belum ada Komentar untuk "Nasib Ponsel BM Sebelum dan Sesudah Aturan IMEI Diberlakukan"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel